tujuh Fakta di Balik UU Ciptaker Bikin Lapangan Pekerjaan

JAKARTA porakporanda Undang-undang Cipta Kerja disahkan Mahkamah Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun banyak penolakan dari para-para buruh dan pekerja utamannya dalam sektor ketenagakerjaan.

Perlawanan dari para buruh dan pekerja ini karena UU Cipta Kerja ini merugikan mereka. Belum lagi, pembahasan tentang UU Cipta Kerja ini terlalu terburu-buru.

Namun dari pihak pemerintah, mengklaim UU Cipta Kerja ini sudah sangat ditunggu kehadiranya oleh para investor. Karena kehadiran investor ini bisa menggelar lapangan pekerjaan.

Gajah Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara lulus. Mengingat Indonesia saat ini mempunyai bonus demografi yang bisa digunakan. Maksudnya adalah mayoritas penduduk Nusantara memiliki usia produktif atau kerja.

Menurut Airlangga, buat merealisasikan hal tersebut Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah di menyediakan lapangan kerja.

Salah satu cara untuk menyimpan lapangan pekerjaan sebanyak-banyak dengan menjadikan investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun yang seringkali mengganjal adalah masih banyak aturan dengan tumpang tindih dan mempersulit.

“Namun tantangan terbesar ialah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan ataupun hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi, ” kata Airlangga di konferensi pers beberapa waktu morat-marit.

Polemik dan manfaat dari UU Cipta Kerja melanda ketersediaan lapangan kerja ini mempunyai beberapa fakta menarik. Dirangkum Okezone, Minggu (11/10/2020), berikut fakta mengakui terkait UU Cipta Kerja yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya:

1. Sediakan Lapangan Pekerjaan

Salah satu masalah Indonesia untuk menjadi negara maju adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, negeri berusaha untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya.

kehadiran UU Ciptaker bisa menjadi solusi. Karena secara adanya UU Ciptaker ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU dengan mempersulit investasi.

Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi kira-kira UU yang menghambat pencapaian bahan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen & penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi.

2. UU Cipta Kerja Bukti Kehadiran Negeri Lindungi Pekerja

Lewat RUU Cipta kerja dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja, kurun lain negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Taruhan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola sebab BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga berkontribusi dalam penguatan sedekah yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program JKP tidak mengurangi manfaat Jaminan Penderitaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), & Jaminan Pensiun (JP) tanpa menaikkan beban iuran dari pekerja atau pengusaha.