Sengketa HGU PTPN Vs Markaz Syariah Rizieq, ATR: Tidak Bisa Dikuasai Masyarakat!

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Kawasan (ATR) atau Badan Pertanahan Negara (BPN) buka suara terkait perkara lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah, Megamendung antara PTPN VII secara Habib Rizieq Shihab. Apalagi informasi mengenai sengketa lahan ini juga sudah tersebar luas di media sosial.

Pihak FPI sendiri mengakui jika lahan tersebut merupakan milik dari PTPN. Namun, pihak FPI berilah dengan mengacu pada Undang-undang Agraria tahun 1960 yang menyebutkan jika suatu lahan kosong yang digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak membuat sertifikat tanah.

Menyuarakan Juga:   Melihat Sengketa Lahan PTPN Vs Habib Rizieq dibanding Sisi UU Pertanahan 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Suyus Windayana mengatakan, meskipun HGU tempat PTPN habis, maka tidak semerta-merta tanah tersebut akan langsung dapat dikuasai oleh masyarakat. Karena pembebasan aset tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Sehingga tidak semerta-merta dengan berakhirnya tanah aset pemerintah tersebut tepat dapat dikuasai oleh masyarakat, ” ujarnya saat dihubungi Okezone , Jumat (25/12/2020).