KSP: APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

JAKARTA semrawut Kantor Staf Presiden memberikan bahwa instrumen APBN sudah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi, termasuk kementerian/lembaga dalam melakukan percepatan biaya dan pelaksanaan program pengerjaan COVID-19.

“Ini menunjukkan pemerintah memiliki janji dan langkah yang sahih untuk memulihkan perekonomian, ” tutur Deputi III Besar Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma dilansir dari Antara, Selasa (1/6/2021).

Panutan menyampaikan Jawatan Staf Presiden terus membenarkan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana serta menyelesaikan permasalahan implementasi dengan muncul di lapangan.

Baca Selalu: Jokowi: Sudah Tahu Salah, Diulang-ulang Terus Tiap Tahun

Dengan demikian program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negeri untuk membantu kehidupan masyarakat.

Panutan merinci, kerja keras APBN menggunakan sisi belanja juga dibantu oleh sisi penerimaan. Realisasi belanja barang K/L datang dengan April 2021 muncul 87, 1% (yoy) pada mana pada 2020 dalam angka -19, 0%.

Hal ini, logat dia, dipengaruhi oleh pertolongan penanganan kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, dan pembatasan kegiatan yang erat tahun 2020 di awal pandemi.

Baca Juga: Belanja APBN hingga Serapan PEN Rp699 Triliun Berjalan Lambat, Jokowi: Ini Ada Apa?

“Terlihat Kemenkes, Kemkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan dan Kemenag merasai kenaikan belanja yang cukup signifikan. Begitu juga realisasi belanja modal yang muncul cukup signifikan atau naik 132, 4% (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan order infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian, ” jelasnya.

Bayaran modal K/L sampai secara April 2021 mencapai Rp48, 1 triliun atau tumbuh 132, 4% jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20, 7 triliun atau tumbuh 30, 5%. Kementerian PUPR, introduksi dia, menggunakan anggaran untuk pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas (jalan) dan prasarana tali air.

Sementara itu Kemenkes untuk pengadaan obat dan vaksin, Kemensos buat penyaluran bansos antara asing untuk PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai.