Ada UU Ciptaker, Pasar Tenaga Kerja Lebih Fleksibel

JAKARTA – Penasihat Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan rekan tenaga kerja yang fleksibel pada Indonesia.

“UU tersebut mencoba menciptakan pasar tenaga kegiatan yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan sensitif korupsi jelas akan menghambat jalan orang untuk bekerja, ” ujar Adinda dilansir dari Antara, Minggu (15/11/2020).

Baca Juga: Konsekuensi Covid-19, 1. 500 Pekerja di Bekasi Jadi Korban PHK

Menurut dia, kesempatan kerja akan terbuka lebih merata jika kebebasan berusaha juga dipermudah, hal ini yang dicoba didorong oleh UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, UU ini selalu tetap mempertimbangkan hak pekerja tercatat merujuk ke UU Ketenagakerjaan yang ada.

“Tentu saja, dalam hal yang tidak termaktub dalam UU ini, bukan bermakna mengabaikan hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja, ” cakap pengamat ekonomi tersebut.

 

Pada prinsipnya, kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para-para pihak dan bukan pemaksaan, apalagi kekerasan. Di sinilah seharusnya kedudukan pemerintah ditegaskan dan negara siap, lewat penegakan hukum.

Permasalahan terhadap pertumbuhan dan privilese ekonomi, termasuk kebebasan berusaha, tak lepas dari permasalahan regulasi dengan gemuk dan tumpang tindih, dan terbukti rentan akan korupsi & biaya usaha yang tinggi.