4 Fakta Luhut Jadi Menteri KKP, Ada Monopoli Ekspor Benih Lobster

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

JAKARTA – Usai ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana dengan sejumlah pejabat Eselon I KKP. Aturan ekspor benih terang lobster (BBL) tak luput menjelma perhatian dalam rapim tersebut.

Meski begitu, Peraturan Gajah (Permen) ihwal ekspor BBL bukan satu-satunya menjadi tema rapat. Ada sejumlah tema baik secara langsung dan tidak yang berhubungan secara kasus suap BBL yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan enam orang lainnya, pula dibahas.

MNC News Portal merangkum sejumlah fakta ihwal hasil rapim Luhut Panjaitan dan sejumlah pejabat Eselon I KKP sebagai beserta.

Baca Pula: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo Vs Susi, Nelayan Pilih Siapa?

1. Permen Ekspor BBL Dinilai Tidak Bermasalah.

Aturan perihal ekspor benih terang lobster tertuang dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Ketam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia

Patokan ini dikeluarkan oleh eks Gajah KKP Edhy Prabowo sekaligus mencoret Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang menyetop izin ekspor BBL yang diterbitkan Susi Pudjiastuti semenjak menjabat sebagai Menteri KKP.

Baca Juga: Menko Luhut Jadi Menteri KKP, Kini Tangani Urusan Lobster

Aturan ini pula diduga menjadi cikal bakal adanya praktik monopoli dalam proses ekspor BBL hingga berujung pada pengamalan korupsi. Meski begitu, Luhut menetapkan, tidak ada yang salah di regulasi tersebut. Penegasan luhut didasari dari hasil evaluasi yang dibahas dalam rapim dan menyimpulkan bahwa beleid itu mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat.

“Jadi, kalau dari Permen yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu dinikmati (hasilnya) oleh rakyat menerjang program ini. Tidak ada yang salah, ” kata Luhut, Jumat (27/11/2020).

2. Permen Ekspor BBL Dievaluasi Di Waktu Singkat

Meski Menteri KP Ad Interim mengklaim regulasi tersebut tidak problematis, namun saat ini Tim KKP tengah melakukan evaluasi sembari mendiamkan sementara ekspor benih lobster ke negara tujuan ekspor.

 

KKP telah menerbitkan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor BBL dihentikan sementara oleh KKP. Keputusan ini di dasari arah berbagai pertimbangan termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Targetnya, hasil evaluasi akan rampung pada minggu depan dan mau disampaikan kepada Luhut. Bila, buatan evaluasi menyimpulkan Permen tersebut tak bermasalah, maka SPWP ekspor baka lobster akan dicabut dan prosesb ekspirnya kembali berjalan.