12 Fakta UU Cipta Kerja dengan Dibikin Hoax di Media Sosial

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan omnibus law Program Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun banyak informasi yang beredar terkait aturan tersebut tak sebagaimana dituangkan pada UU Membangun Kerja.

Presiden Joko Widodo juga menanggapi aksi pengikut yang menolak Undang-undang Cipta Kegiatan. Mengingat, aksi maksa tersebut terjadi di beberapa daerah.

Menurut Jokowi, aksi massa tersebut terjadi karena banyaknya hoax yang bertebaran di Media Sosial. Sehingga, banyak klub yang terpancing untuk melakukan kesibukan.

“Namun saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang-undang Cipta kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh informasi mengenai pokok dari undang-undang ini dan hoax di media sosial, ” ujarnya dalam konferensi pers secara maya.

Okezone pun merangkum fakta hoax terkait UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020):

1. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan?

Faktanya, kekayaan pesangon tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 Tahun 2003, di hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan era kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?

Faktanya, Upah Minimum Regional (UMR) tetap tersedia. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88 C ayat 1 UU 13 Tahun 2003, (ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman dan (ayat 2) Risiko minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum daerah.

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?

Faktanya, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung bersandarkan waktu atau berdasarkan hasil.

BAB IV: Ketenagakerjaan, kausa 89 tentang perubahan terhadap perkara 88 B UU 13 Tarikh 2003, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan buatan.

4. Benarkah semua hak cuti (cuti melempem, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada imbalan?

Faktanya, sah cuti tetap ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang modifikasi terhadap pasal 79 UU 13 Tahun 2003, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.

5. Benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur tumbuh?

Faktanya, outsourcing ke perusahaan alih daya pasti dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dibanding perusahaan alih daya. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang transformasi terhadap pasal 66 ayat satu UU 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara perusahaan alih gaya dengan pekerja yang dipekerjakannya didasasrkan pada perjanjian kerja waktu terbatas atau perjanjian kerja waktu tak tertentu.

6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap?

Faktanya, status pekerja tetap masih ada. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 89 tentang transformasi terhadap pasal 56 UU 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.  

7. Apakah kongsi bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak?

Faktanya, kongsi tidak bisa mem-PHK secara sepihak. BAB IV: Ketenagakerjaan, pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 UU 13 Tahun 2003, (ayat 1) PHK dilaksanakan berdasarkan kata sepakat antara pengusaha dengan pekerja. (Ayat 2) dalam hal kesepakatan sama dengan dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat penyelesaian PHK dilakukan melalaikan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan